Dua kali operasi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari bukti suap pajak yang diduga melibatkan PT Jhonlin Baratama gagal total. Seorang pejabat di KPK disebut-sebut sempat membisiki penyidik agar menunda penggeledahan perusahaan tersebut. Sang pejabat juga meminta penyidik senior tak berangkat ke tempat penggeledahan di Kalimantan Selatan.

Deputi Penindakan diduga meminta penyidik senior Ambarita Damanik tak ikut menggeledah kantor Jhonlin Baratama.

Penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berulang kali gagal setelah proses izinnya menjadi semakin panjang. Dominasi pejabat polisi di KPK juga membuat kondisi semakin runyam.

Industri berbasis keanekaragaman hayati merupakan peluang besar bagi Indonesia. Kelestarian hutan adalah keniscayaan.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah satu titik pemberhentian kereta ekspres Jakarta-Bandung di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Perubahan ini diharapkan bisa menarik minat lebih banyak penumpang.

Selain jam operasionalnya diperpanjang, rumah makan diperbolehkan buka pada jam makan sahur.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas BLBI setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang meloloskan tersangka BLBI. Mengurus masalah aset-aset lawas dari para obligor.

Pasien dengan penyakit penyerta (komorbid) yang menjalani ibadah puasa bisa disuntik vaksin Covid-19.

Pengumuman penghapusan piutang

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?