Pemerintah mengeluarkan peraturan berbeda-beda tentang penggunaan ojek daring untuk penumpang selama pembatasan sosial berskala besar.

Izin bagi ojek online mengangkut penumpang bertentangan dengan protokol kesehatan.

Orang dengan gangguan kesehatan mental lebih rentan tertular penyakit, termasuk virus corona.

Pemerintah berencana membuka lockdown pada 1 Mei mendatang.

Wabah corona memaksa sekolah, kantor, dan pabrik diliburkan.

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyarankan agar pemerintah berfokus pada penanganan wabah virus corona (Covid-19) dan mengesampingkan pembahasan omnibus law serta pembangunan ibu kota baru. Pengendalian Covid-19 menjadi paling utama saat ini.

Semua negara masih berjuang menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

PEMERINTAH sebaiknya jangan bersikap birokratis dalam menangani wabah Covid-19, termasuk dalam merespons permintaan daerah yang ingin menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pegiat antikorupsi mengkritik masuknya personel kepolisian sebagai pejabat KPK.

Burung itu memiliki berat 400 gram dan ada kemungkinan hidup di sepanjang garis pantai.

Industri keuangan mulai merevisi rencana bisnis tahun ini.

Penerapan pembatasan sosial berskala besar di kota-kota penyangga Jakarta tidak akan seragam.

Bos Lyon berharap bisa menambah kontrak kerja untuk Memphis Depay.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?