Cover Story

KPK Buka Peluang Jerat Golkar

Definisi korporasi bisa digunakan untuk mempidanakan partai politik.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk menetapkan Partai Golkar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menuturkan bahwa penyidik akan mendalami apakah partai politik bisa dikategorikan sebagai korporasi. "Definisi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas, mestinya partai politik bisa menjadi tersangka," ujar dia kemarin.

Menurut Alex, pengembalian uang Rp 700 juta yang dilakukan oleh seorang kader Golkar kepada KPK merupakan pengakuan soal adanya uang suap PLTU Riau-1 yang mengalir ke pengurus partai tersebut. "Kalau dia mengembalikan, setidak-tidaknya kan mereka (pengurus Golkar) mengakui memang benar-benar menerima," ucapnya.

Ia mengimbuhkan, penyidik akan menelisik siapa saja petinggi Golkar yang diduga mengetahui masuknya uang hasil korupsi ke partai. Penyidik juga bakal menelusuri dugaan keterlibatan panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar pada Desember 2017 dalam penerimaan fee dari proyek PLTU Riau-1.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyebut partai politik bisa dijerat pasal pidana korporasi. Ia merujuk Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. "Partai politik bisa dituntut korupsi, tapi hanya bisa dikenai sanksi penutupan satu tahun," katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, berpendapat bahwa partai politik bisa dipidana jika mendapat keuntungan dari hasil korupsi yang dilakukan oleh anggotanya. "Ketika partai menggunakan uang korupsi untuk memperoleh kekuasaan, ini sama dengan korporasi yang biasa menjadi tempat pencucian uang," ujarnya.

Dugaan keterlibatan elite Golkar dalam korupsi proyek PLTU Riau-1 diungkap oleh mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Politikus Golkar itu mengaku mendapat tugas untuk memuluskan kerja sama di sejumlah proyek energi, termasuk PLTU Riau-1. Beberapa pertemuan untuk membahas proyek PLTU Riau-1 diduga melibatkan sejumlah petinggi Golkar, seperti Ketua Umum Airlangga Hartarto, mantan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, dan Melchias Marcus Mekeng.

Belakangan, seorang kader Golkar mengembalikan uang Rp 700 juta ke KPK. Uang itu ditengarai hasil korupsi PLTU Riau-1 dan telah digunakan untuk kegiatan Munaslub Golkar. Eni menyebut ada jatah Rp 2 miliar dari proyek PLTU Riau-1 yang ia setorkan untuk Munaslub. "Buktinya kan sudah ada yang transfer balik," ucapnya setelah menjalani pemeriksaan di KPK, kemarin.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Yahya Zaini mengatakan partai politik tidak bisa disamakan dengan korporasi. Meski memiliki definisi yang sama, badan hukum partai politik dan korporasi diatur dalam undang-undang yang berbeda. "Partai politik tidak bisa dipidana seperti korporasi, tapi bisa dibubarkan jika melanggar ideologi," katanya. MAYA AYU PUSPITASARI

Pidana Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi kerap mengungkap aliran dana haram ke sejumlah elite partai politik. Tak jarang, duit itu juga digunakan untuk kegiatan partai. Namun hingga kini belum ada partai yang terseret secara kelembagaan atau korporasi. Definisi partai sebagai korporasi masih diperdebatkan.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Keterangan:
- Konsekuensi dari ketentuan ini adalah partai politik juga bisa dikategorikan sebagai korporasi. Selain itu, hukuman pidana terhadap korporasi sama dengan pidana bagi perseorangan. Ada pula yang mengatakan partai mengacu pada UU Partai Politik.

Peraturan MA tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Pasal 1
Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 4
- Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika:
- korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut,
- tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi,
- korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana,
- Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Partai Politik

Pasal 40

Partai politik dilarang:
- Menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
- Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 47

Sanksi
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik sebagai badan hukum oleh departemen.

MAYA AYU PUSPITASARI

Selasa, 25 September 2018