maaf email atau password anda salah

Edisi Kamis, 2 Maret 2017

Lawatan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia disambut gegap-gempita. Sang raja disebut-sebut bakal menanam investasi senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 334 triliun. Dana itu akan dikucurkan ke berbagai bidang, termasuk sektor minyak dan gas.

Baca Selengkapnya

Editorial di Edisi Lainnya

Edisi Rabu, 1 Maret 2017

Proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi masalah yang tak ada habisnya. Kasus korupsinya, yang membuat negara dirugikan hingga Rp 2,3 triliun, tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksanaan di lapangan juga kisruh. Langkanya formulir menyebabkan proyek e-KTP ini macet di beberapa daerah. Kini muncul masalah baru perihal keamanan data kependudukan yang ternyata dikuasai perusahaan asing.

Baca Selengkapnya

Edisi Selasa, 28 Februari 2017

Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi harus bergerak cepat mengisi kekosongan satu kursi di Mahkamah Konstitusi. Panitia yang terdiri atas lima praktisi dan ahli hukum itu mesti aktif "berburu" calon-calon yang mumpuni. Prioritas pencarian mereka semestinya dari kalangan praktisi dan akademikus.

Baca Selengkapnya

Edisi Senin, 27 Februari 2017

Penyegelan masjid jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Sawangan Baru, Depok, semestinya tidak boleh dilakukan. Selain tidak memiliki dasar hukum, langkah Pemerintah Kota Depok menutup paksa masjid yang berdiri sejak 2009 itu memperpanjang daftar tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah terhadap kelompok ini.

Baca Selengkapnya

Edisi Jumat, 24 Februari 2017

Presiden Joko Widodo tak perlu cemas terhadap apa yang disebutnya sebagai demokrasi kebablasan. Presiden semestinya menyikapi secara lebih bijak hiruk-pikuk demonstrasi di jalanan yang belakangan terjadi ataupun hujatan pedas yang kian marak di media sosial.

Baca Selengkapnya

Edisi Kamis, 23 Februari 2017

Aparat penegak hukum seharusnya segera memanfaatkan momentum untuk menyeret korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Amunisi baru diberikan dua bulan lalu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
Saat ini banyak kasus korupsi melibatkan korporasi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di KPK saja tahun lalu sudah digelar 96 penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 penuntutan. Sebagian besar merupakan kasus yang melibatkan perusahaan, misalnya perkara PT Agung Podomoro Land. KPK telah menetapkan direktur utamanya, Ariesman Widjaja, dan seorang karyawan sebagai tersangka kasus suap untuk mencoba mempengaruhi peraturan daerah DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Edisi Rabu, 22 Februari 2017

Episode banjir besar yang kembali melelepkan 54 wilayah di Jakarta semestinya menyadarkan semua pihak. Banjir masih sulit digebah dari Ibu Kota. Namun menyalahkan program penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai program yang sepenuhnya gagal juga tidak bijaksana.
Sungguh tidak etis bila ada kandidat mempolitisasi isu banjir ini untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Lebih baik mereka adu gagasan menyodorkan solusi mengatasi banjir.

Baca Selengkapnya

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.