Solusi persoalan kepemimpinan di PT Pertamina sebetulnya sederhana, yakni hanya dengan menghapus jabatan wakil direktur utama dari struktur direksi. Sayangnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai wakil pemegang saham pemerintah di perusahaan minyak dan gas itu, memilih jalan aneh: mencopot sekaligus Direktur Utama Dwi Soetjipto dan wakilnya, Ahmad Bambang.
Muncul kesan, Kementerian BUMN tak mau ada pihak yang merasa menang dalam kisruh kepemimpinan itu. Padahal, persoalan muncul justru setelah Kementerian mengesahkan struktur baru yang diusulkan komisaris dan memberikan kewenangan yang besar kepada wakil direktur utama. Pengisi jabatan itu disebutkan berwenang menandatangani berbagai keputusan jika direktur utama tidak berada di kantor.