Berita Utama

Tersangka Korupsi Ikut Pilkada

Cacat dalam penjaringan di partai.

JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2017 diikuti empat calon yang tersangkut perkara hukum. “Ini menunjukkan pemerintah masih memberi ruang bagi orang yang bermasalah menjadi kepala daerah," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, kemarin.

Tiga calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi itu adalah calon Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun; calon Bupati Jepara, Ahmad Marzuki; dan calon Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin. Sedangkan calon Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, adalah terpidana perkara pencemaran nama baik dengan masa hukuman percobaan 2 tahun.

Samsu Umar, Ahmad, dan Burhanuddin bisa maju lantaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan calon yang tersangkut masalah hukum bisa mencalonkan diri selama belum ada putusan tetap dari pengadilan. Sedangkan Rusli melenggang lantaran revisi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 memperbolehkan terpidana hukuman percobaan maju dalam pemilihan.

Menurut Titi, calon-calon bermasalah akan mencoreng kualitas demokrasi. Jika mereka menang tapi divonis bersalah, masyarakat menjadi korban dan negara dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya cukup besar. Dia mengatakan seharusnya partai bisa menjaring kader terbaiknya yang bersih dari masalah hukum.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan situasi ini tak bisa dihindari. “Syarat calon sudah terpenuhi, maka KPU menetapkan. Kalau orang tersebut tersangkut masalah hukum, ini muaranya dari rekrutmen partai," katanya.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengaku kecolongan karena ikut mengusung calon Bupati Takalar. “Dia menjadi tersangka saat sudah ditetapkan KPU," katanya.

Golkar lebih permisif. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan tak ada larangan mereka yang bermasalah secara hukum ikut pemilihan kepala daerah.

Burhanuddin menolak berkomentar. “Biarlah hukum yang bicara," ujar calon inkumben Bupati Takalar tersebut. Sedangkan Marzuki mengatakan status tersangka tidak mengganggu konsolidasi pemenangannya dalam pemilihan Bupati Jepara.

Samsu Umar juga memilih tak memikirkan statusnya. “Biarkan hukum berjalan. Saya yakin masyarakat tetap mendukung," katanya.ANGGA SUKMAWIJAYA | ROSNIAWANTY FIKRI | ABDUL RAHMAN | ROFIUDDIN | KODRAT

Mereka yang Bermasalah

Dari 308 bakal kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan serentak pada 2017 di 101 daerah, ada empat yang terjerat hukum. Tiga orang menjadi tersangka dugaan korupsi dan suap, satu orang menjalani hukuman percobaan atas perkara pencemaran nama baik.

Rusli Habibie

Calon Gubernur Gorontalo

Nomor urut: 2

Partai pendukung: Golkar dan Demokrat

Kasus:Pencemaran nama baik mantan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo yang kini menjadi Kepala BNN, Komisaris Jenderal Budi Waseso.

Hukuman: Awal Agustus lalu mendapat putusan kasasi pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Ahmad Marzuki

Calon Bupati Jepara

Nomor urut: 2

Partai pendukung: PDIP

Kasus: Dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik 2011–2012.

Terjerat: Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukuman: Pidana penjara minimal 1 tahun serta maksimal 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Samsu Umar Abdul Samiun

Calon Bupati Buton

Calon Tunggal

Partai pendukung: PKS, PKB, PBB, NasDem, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKPI

Kasus: Dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Ancaman hukuman: Pidana penjara minimal 3 tahun serta maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 150 juta dan maksimal Rp 750 juta.

Burhanuddin Baharuddin

Calon Bupati Takalar

Nomor urut: 1

Partai pendukung: PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, dan PPP

Kasus: Dugaan korupsi penjualan tanah negara seluas 150 hektare.

Ancaman hukuman: Pidana penjara minimal 4 tahun serta maksimal 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

PELBAGAI SUMBER | KODRAT ILUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZI

Kamis, 27 Oktober 2016