JAKARTA - Komisi Pertahanan dan Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara untuk menggantikan Sutiyoso. Pertimbangan tersebut diambil setelah Budi memaparkan visi dan misi dan menjalani sesi tanya-jawab selama tiga jam. "Komisi I memberikan pertimbangan, Budi Gunawan layak menjadi Kepala BIN," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari seusai rapat internal komisi, kemarin.

"Saya menantikan derby."

Serangan terbaru belum sebulan dari rentetan bom kota-kota turis.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM rawan digugat.

Perang, kekerasan, dan penindasan membuat anak-anak terusir dari keluarga, rumah, bahkan negaranya. UNICEF mencatat hampir setengah juta anak terpaksa mengungsi.

Enam film diputar untuk merawat ingatan tentang Munir. Acara ini digelar serentak di 23 kota.

Sebagian besar merupakan pengguna pemula.

RAPP juga dituding merambah area di luar konsesi hutan tanaman industri.

Pelonggaran ekspor mineral mentah akan membuat harga bahan baku menjadi mahal.

Didik Suharjito
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Pekan-pekan ini, para pihak yang peduli dengan hutan sedang menggelar setidaknya dua hajatan nasional yang mengusung tema hutan untuk kesejahteraan rakyat. Pertama, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) menyelenggarakan Semiloka Nasional Hutan Indonesia pada 1-3 September 2016 dalam rangka pra-Kongres Kehutanan Indonesia ke-VI dengan tajuk "Reposisi tata kelola hutan Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan rakyat". Kedua, Sarasehan Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) pada 6-7 September 2016 dengan tajuk "Saatnya untuk Rakyat".

Kedua tema tersebut mengingatkan kita pada tema Kongres Kehutanan Dunia ke-8 pada 1978 di Jakarta, yaitu "Forest for People". Keduanya hendak menegaskan bahwa pembangunan kehutanan harus dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, khususnya mereka yang bertempat tinggal di pedesaan sekitar atau dalam hutan, daerah pinggiran tempat sebagian besar penduduk Indonesia yang tergolong miskin berada.

APA boleh buat, pemangkasan anggaran negara jilid ketiga tak bisa dihindari. Perolehan dari program pengampunan pajak jauh di bawah target. Ditambah lagi, proyeksi penerimaan tak sesuai dengan harapan. Sinyal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang KTT G-20 di Cina, Senin lalu. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan Indonesia terancam mesti mengurangi lagi pengeluaran, gara-gara target pemasukan dari program pengampunan pajak minim.

Awalnya, pengurangan belanja diputuskan pada akhir Mei, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Pengendalian dan Pengamanan APBN 2016. Anggaran di 87 kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Dua bulan kemudian, pemotongan bujet babak kedua dilakukan saat membahas APBN Perubahan 2016, yakni sebesar Rp 137,6 triliun. Salah satunya, penghematan di kementerian dan lembaga senilai Rp 64,7 triliun.

Ahok akan menyetop hibah untuk ormas yang mendukung calon gubernur.

Penduduk diminta mewaspadai potensi tanah ambles dan gas beracun akibat luapan lumpur di Bojonegoro. Volume semburan diprediksi terus mengecil.

Pelari pemula bisa menyelesaikan maraton dengan latihan kontinu dan berjenjang sebelum perlombaan.

Perempuan sering tersudutkan atas beredarnya video yang bermuatan pornografi. Padahal dia tidak ingin video menyebar. 

Pesan Paus untuk menciptakan keadilan sembari meneladani kesederhanaan hidup seharusnya menjadi penting untuk bangsa ini.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi BTS pada, Senin 3 Juli 2023. Dito dituding menerima uang Rp 27 miliar yang dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo, Irwan Hermawan (IH). Menurutnya, dugaan uang puluhan miliar yang diberikan oleh terdakwa dilakukan saat dirinya sebelum menjabat menteri. 

Jumlah kementerian/ lembaga di kabinet Prabowo akan bertambah?