Edisi Kamis, 23 Juni 2016
Tak banyak yang tahu bahwa izin siar sepuluh stasiun televisi swasta nasional akan berakhir tahun ini. Agar bisa bersiaran selama 10 tahun mendatang, mereka harus melalui serangkaian proses perpanjangan izin. Salah satu tahap penting dalam proses tersebut adalah evaluasi dengar pendapat (EDP) yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Baca Selengkapnya
Opini di Edisi Lainnya
Edisi Rabu, 22 Juni 2016
Edisi Selasa, 21 Juni 2016
Rencana penurunan usia pensiun para hakim, dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi, seperti diatur dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim terkesan dipaksakan. Selain bisa disebut tak rasional, konsep penurunan usia tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan hakim.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 20 Juni 2016
Amerika Serikat mengejutkan dunia energi fosil. Ia mengubah konstelasi harga migas dunia dengan revolusi minyak dan gas dari serpih (shale oil), yang prasyarat keberhasilannya tidak bisa ditiru begitu saja di belahan dunia lain. Polandia, Australia, dan Inggris gagal meniru keberhasilan Amerika. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau paradigma pemerintahan dalam soal sumber daya energi dan eksplorasi masih paradigma komoditas dan ijon di depan, dijamin Indonesia tak akan ke mana-mana, seperti kasus coal bed methane (CBM) yang sudah delapan tahun berjalan dan punya 55 blok kontrak tapi baru satu blok yang berhasil berproduksi.
Baca Selengkapnya
Edisi Jumat, 17 Juni 2016
ArtJog, pergelaran seni terbesar di Indonesia, yang kini berlangsung di Yogyakarta pada 27 Mei-27 Juni pada tahun ini menuai banyak kritik dan semprotan publik karena menerima sponsor dari perusahaan yang dikenal telah mengeksploitasi alam habis-habisan di Papua dan moda operasinya telah menimbulkan banyak konflik sosial serta kekerasan di wilayah tersebut. Yang paling menarik dari fenomena ini adalah munculnya perdebatan yang cukup kencang dan tegang di media sosial, baik di kalangan pekerja dan pegiat seni maupun aktivis sosial dan kebudayaan soal apakah etis bagi pergelaran budaya untuk menerima dana dari perusahaan bermasalah semacam Freeport.
Baca Selengkapnya
Edisi Kamis, 16 Juni 2016
Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia telah 23 tahun berdiri. Namun, sebagai lembaga yang bertugas untuk menegakkan hak-hak asasi manusia, kedudukan dan kewenangannya sangatlah terbatas. Itu sebabnya sejumlah pihak kini mendesak agar rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia yang baru, yang telah dirancang dan diusulkan sejak 2007, segera disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Baca Selengkapnya
Edisi Rabu, 15 Juni 2016