Edisi Senin, 20 Juni 2016
Usul Kementerian Pertahanan untuk membentuk Badan Intelijen Pertahanan tak layak diterima. Usul itu tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Tugas lembaga baru ini juga akan tumpang-tindih dengan lembaga telik sandi yang sudah ada. Lagi pula, pada masa harus berhemat seperti sekarang, apa urgensinya membentuk lembaga telik sandi baru?
Baca Selengkapnya
Editorial di Edisi Lainnya
Edisi Jumat, 17 Juni 2016
Edisi Kamis, 16 Juni 2016
Polemik tentang ada-tidaknya indikasi korupsi dalam pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat tak perlu lagi diperdebatkan. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pembelian 3,6 hektare tanah senilai Rp 755 miliar oleh pemerintah DKI pada 2014 itu tidak memenuhi unsur korupsi. Semua pihak seharusnya menghormati hasil penyelidikan Komisi dan tak lagi mencari-cari alasan untuk menyalahkan pemerintah DKI dalam kasus tersebut. Terlebih, sejak awal, ada indikasi politik di balik mengemukanya kasus ini dengan tujuan menjatuhkan posisi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah tahun depan.
Baca Selengkapnya
Edisi Rabu, 15 Juni 2016
Keputusan yang ditunggu-tunggu itu turun juga. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah yang bermasalah. Ribuan aturan menyangkut investasi, pajak, atau retribusi ini bukannya memperlancar jalannya birokrasi, melainkan malah menghambat.
Baca Selengkapnya
Edisi Selasa, 14 Juni 2016
Edisi Senin, 13 Juni 2016