maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Pada musim haji kali ini, pemerintah Arab Saudi berutang penjelasan tentang dua insiden besar yang menimpa para anggota jemaah internasional. Belum lagi ada kepastian siapa yang bertanggung jawab atas robohnya katrol raksasa di Kompleks Masjidil Haram, dua pekan lalu, yang menewaskan 111 orang, bencana yang lebih tragis terjadi lagi. Tujuh ratusan anggota jemaah tewas dan seribu lebih lainnya terluka akibat berdesakan ketika hendak menjalankan ritual jumrah aqabah pada Kamis lalu.
KEMENTERIAN Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tak boleh mengendurkan tindakan tegas terhadap penyelenggara pendidikan yang beberapa hari lalu membuat acara wisuda abal-abal. Segera cabut izin mereka dan laporkan perbuatan pidana ini ke polisi. Upacara kelulusan dan pemberian gelar tanpa melalui perkuliahan dan pengujian yang memadai jelas merupakan penipuan.
Kekerasan terhadap siswa sekolah sudah selayaknya kita kutuk. Jumat pekan lalu, Anggrah Ardiansyah, 8 tahun, terluka dalam sebuah perkelahian di tengah kegiatan lomba mewarnai gambar di halaman sekolah dasar di Jakarta. Anggrah sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun malang, nyawanya tak tertolong. Ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, kekerasan terjadi dalam sejumlah kegiatan orientasi siswa baru dari sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi.
Langkah Presiden Joko Widodo menolak wacana kenaikan gaji presiden menjadi Rp 200 juta per bulan adalah tindakan tepat. Usulan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini seperti menjadi "jebakan batman" di tengah banjir kritik soal kenaikan tunjangan politikus Senayan. Sebab, jika Presiden menyetujui kenaikan gajinya, itu artinya anggota Dewan makin punya alasan menuntut kenaikan tunjangan.
Penolakan peninjauan kembali (PK) kasus Hotasi Nababan oleh Mahkamah Agung sungguh mencederai rasa keadilan. Majelis hakim seolah abai terhadap sejumlah fakta yang menyatakan bahwa bekas Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines itu tidak bersalah dalam kasus sewa pesawat oleh PT Merpati. Majelis seperti menutup mata terhadap fakta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya memutus bebas Hotasi.
Rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri bukan gebrakan baru. Langkah itu cuma upaya memenuhi janji. Demonstrasi yang dilakukan ribuan guru honorer pada Selasa pekan lalu justru mencerminkan kegagalan pemerintah menangani masalah yang sudah berlangsung menahun.
Kita tak sepatutnya menolak bantuan Singapura dalam menangani bencana asap. Tahun lalu, kita telah meratifikasi kesepakatan ASEAN untuk mengatasi polusi asap lintas batas--kesepakatan yang sudah ditandatangani 12 tahun silam. Dengan ratifikasi itu, Indonesia wajib mengatasi masalah asap yang menyebar hingga ke negeri tetangga secara terpadu, termasuk dengan kerja sama internasional. Bila menolak, Indonesia bisa dimintai pertanggungjawaban karena telah mendatangkan bencana ke negeri tetangga.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.