maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Dengan beredarnya kabar percepatan pelantikan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang yang seharusnya berakhir Oktober 2015, tapi akan dipercepat 28 Agustus 2015, kami dari Komunitas Lingkar Pena Akademisi Untirta mempertanyakan dasar hukum kebijakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sehingga harus mempercepat pelantikan.
Saya sangat kecewa terhadap pelayanan perusahaan penerbangan Garuda Indonesia dalam soal pengembalian uang tiket kami. Kami membeli tiket pada 22 Juli lalu untuk pulang ke Bali dari Semarang. Karena erupsi Gunung Raung dan penutupan Bandara Ngurah Rai, tiket kami dibatalkan dan saya urung berangkat. Saya mengerti hal ini karena yang terjadi adalah kuasa alam dan kita tidak dapat melakukan apa pun.
Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli bagus sekali bahwa Pak Presiden Jokowi memainkan kartu truf, agar kinerja para menteri terukur. Parameter untuk mengukur kinerja menteri juga jelas-mana menteri yang berintegritas dan profesional, dan mana menteri yang bekerja di bawah standar.
Sekitar 5 tahun lalu, kelompok kajian khusus tentang konflik yang bernaung di bawah bendera sebuah lembaga internasional, ViCIS (Violent Conflict in Indonesia Study), menerbitkan laporan singkat untuk panduan kebijakan nasional. Laporan singkat itu menyampaikan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah telah mengubah peta konflik, dan membuat konflik di Indonesia menjadi lebih bersifat lokal, berskala kecil, tapi sporadis menyebar di sana-sini. Api yang akan membakar konflik-konflik tersebut adalah persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi. Laporan itu, sebagaimana nasib kebanyakan hasil studi di Indonesia, mungkin telah masuk arsip entah di mana, luput dari perhatian.
Di tengah pesimisme terhadap perekonomian nasional, RAPBN 2016 menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pelaku pasar. Pemerintah terlihat banyak belajar dari APBN-P 2015 yang sangat ambisius dan justru menjadi "kartu mati" perekonomian. Setelah memegang tampuk kuasa, Presiden Joko Widodo bergerak cepat melakukan perubahan anggaran melalui APBN-P 2015 pada awal tahun dengan langkah terpenting berupa pengurangan subsidi energi hingga 60 persen, yakni dari Rp 342 triliun menjadi hanya Rp 138 triliun. Meski didukung sejumlah rasionalitas ekonomi yang kuat, penurunan subsidi BBM dan listrik ini secara cepat memukul daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama melalui jalur kenaikan tarif transportasi dan logistik.
Acara konvoi sepeda motor, entah itu motor kecil ataupun motor besar (moge), sering kali menimbulkan dampak berupa kemacetan yang tentu saja merugikan dan menjengkelkan para pengguna jalan lainnya. Belum lagi diskriminasi berupa keistimewaan yang diberikan kepolisian kepada peserta konvoi untuk menerobos lampu lalu lintas.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.