maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Inisiatif pemerintah membentuk Komisi Rekonsiliasi untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu patut diapresiasi. Komisi ini—nantinya di bawah presiden—menunjukkan political will pemerintah dalam penegakan hak asasi. Berbagai elemen akan masuk di sini, antara lain Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Tentara Nasional Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keluarga korban dan saksi juga dilibatkan.
Keputusan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghentikan renovasi seluruh terminal di Ibu Kota menunjukkan ketegasan sekaligus kegagalannya mengendalikan birokrasi. Terminal Rawamangun di Jakarta Timur tak bisa dimasuki bus setelah direnovasi akibat kesalahan perencanaan dan tak ketatnya pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi harus melawan putusan sidang praperadilan yang memenangkan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo. Putusan itu, jika dibiarkan, akan mematikan KPK, bukan hanya karena mempengaruhi fungsi lembaga ini di masa depan, tapi juga lantaran menyeret ke masa lalu. Mahkamah Agung mesti segera menerbitkan peraturan yang lebih jelas tentang sidang praperadilan.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan tindakan tepat dengan membawa kasus dugaan penipuan penerbitan ijazah bodong ke ranah pidana. Diharapkan, kepolisian segera membantu penyelidikan secara profesional. Target pengusutan hendaknya bukan hanya lembaga dan perguruan tinggi yang obral tanda lulus, tapi juga mereka yang membeli gelar abal-abal itu.
Sudah sekitar tiga minggu masyarakat khawatir dan bingung atas isu beras plastik, tapi belum ada klarifikasi yang meyakinkan dari pemerintah. Badan Pengawas Obat dan Makanan semula hendak mengumumkan hasil analisisnya akhir pekan lalu, tapi ditunda dan belum ada kabar lagi. Sedangkan polisi jauh-jauh hari menyatakan menunggu hasil uji Badan POM. Mengapa begitu lama?
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.