maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Perlambatan ekonomi seperti tampak dari data-data kuartal I tahun ini tak boleh dianggap remeh. Pemerintah harus bersikap lebih realistis agar kebijakan yang dibuat tak berujung pada blunder lebih parah. Angka-angka yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik, dua hari yang lalu, menunjukkan ada beberapa target yang perlu dilihat kembali apakah masih masuk akal.
MARKAS Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia akhir-akhir ini seperti dinaungi lebih dari satu "matahari". Jenderal Badrodin Haiti, yang secara formal memimpin korps berbaju cokelat ini, terkesan tidak sepenuhnya memegang kendali. Ia pun beberapa kali menjadi "pemadam kebakaran" terhadap sejumlah langkah anak buahnya.
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengubah komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi dari bentuk ad hoc menjadi permanen sebaiknya diurungkan. Format ad hoc yang berlaku selama ini sudah bagus. Kinerja anggota komite dalam menyelesaikan kasus di internal KPK bisa diterima oleh mereka yang dituduh melanggar kode etik maupun publik.
Penangkapan Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, pekan lalu menunjukkan cara kerja polisi yang serampangan, meskipun bukan bertujuan mendiskreditkan KPK. Dalam 1 x 24 jam, tim penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia memaksakan penangkapan, pemeriksaan, juga rekonstruksi yang jauh dari Jakarta. Sepanjang waktu yang sama, polisi berbohong sekurang-kurangnya dalam tujuh hal.
Ketika kota-kota lain di dunia berjuang untuk menutup lokalisasi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok malah berencana membangun lokalisasi baru di Ibu Kota setelah menyaksikan banyaknya pelacuran di tempat kos dan jaringan online. Ahok sebaiknya menghapus saja gagasan itu dari benaknya.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.