maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Migrasi konsumen menggunakan elpiji bersubsidi harus disetop. Sebab, peralihan pengguna elpiji nonsubsidi kemasan 12 kilogram ke gas bersubsidi ukuran 3 kilogram secara besar-besaran merugikan pemerintah. Anggaran subsidi gas membengkak. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, subsidi untuk elpiji "tabung melon" ini ditetapkan Rp 25-28 triliun. Kini, bujet itu harus dinaikkan menjadi Rp 35 triliun dalam APBN Perubahan 2015.
Pembentukan Rumah Aspirasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat mesti dibatalkan. Program berbiaya Rp 1,78 triliun itu tak berguna bagi rakyat dan tidak memiliki dasar hukum jelas. DPR dan Kementerian Keuangan sebaiknya merelokasi anggaran tersebut untuk program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah Taufiequrachman Ruki untuk menyerah dalam kasus Budi Gunawan sangat mengecewakan. Pilihan melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dengan alasan menghormati putusan praperadilan yang penuh kejanggalan itu jelas sulit diterima. Pernyataan Ruki, yang mengaku bahwa dengan penyerahan itu maka KPK kalah, telah menghina semangat dan dukungan publik kepada mereka agar bertahan di tengah ancaman kriminalisasi. Semakin terang bahwa lembaga ini sedang dilemahkan dari dalam.
Setelah sekitar setahun bergulir, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinilai cukup berhasil. Ratusan ribu orang menikmati layanan berobat murah, bahkan gratis. Kisah pasien miskin ditolak rumah sakit hampir tak terdengar lagi. BPJS layak disebut "revolusi kesehatan" di Indonesia.
Mahkamah Agung seharusnya tidak membiarkan terjadinya kekisruhan hukum karena diterimanya tuntutan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru-baru ini. Dalam sidang praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi itu, calon Kepala Polri terpilih ini menuntut pengadilan membatalkan status tersangka kasus korupsi yang dijatuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah sepantasnya melawan manuver Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Argumen Dewan dalam menggunakan hak angket sama sekali tidak masuk akal, kecuali jika dipahami sebagai balas dendam atas sikap Basuki alias Ahok yang menolak usulan proyek dari para politikus.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.