maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan akan menetapkan gaji standar minimum untuk guru kontrak dan honorer di Indonesia. Anis sedang menghitung besaran upah tersebut. "Buruh saja ada upah minimumnya. Masak, guru enggak ada," kata dia saat memperingati Hari Guru kemarin.
JAKARTA - Kementerian Sosial belum memastikan akan memperbarui data masyarakat miskin sebagai basis penerima dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku masih menimbang pemakaian data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2015 yang bakal dikumpulkan Badan Pusat Statistik tahun depan.
JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor, Nusron Wahid, belum memastikan perihal penunjukannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). "Tunggu saja pekan depan," ujar bekas politikus Partai Golkar itu, kemarin.
Nusron disebut-sebut sebagai kandidat kuat Kepala BNP2TKI. Pada masa kampanye pemilu presiden 2014, dia aktif mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Ia berbeda dengan haluan partainya, yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Akibatnya, Nusron dicopot keanggotaannya dari Partai Golkar sekaligus ditarik dari Dewan Perwakilan Rakyat.
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak pemerintah Joko Widodo memasukkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2015. "Undang-undang ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan aset yang tak bisa disita negara dan demi kesejahteraan rakyat," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Kamis malam lalu.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.