maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Kasus bus berkarat merupakan tamparan bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Ia mesti segera mengusut proyek pengadaan bus Transjakarta, lalu memberi sanksi tegas kepada pejabat yang bersalah. Amat mencurigakan, bus yang baru didatangkan dari Cina itu langsung berkarat, bahkan rusak.
Masalah itu terungkap tak lama setelah Jokowi menjajal dan memamerkan bus tersebut di kawasan Monumen Nasional, beberapa waktu lalu. Ada 30 bus gandeng baru Transjakarta yang saat itu diresmikan pengoperasiannya. Sehari kemudian, 12 bus di antaranya tidak bisa digunakan karena berbagai kerusakan. Karat ditemukan di banyak bagian penting bus, seperti pelek roda, radiator, dan kepala aki.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebaiknya mengevaluasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Kisruh pengadaan 200 truk sampah yang sedang terjadi sekarang merupakan bukti nyata bahwa koordinasi di jajaran pemerintah daerah lemah. Ini juga menunjukkan lemahnya kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
Mulanya Basuki memprotes Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menolak pengajuan anggaran untuk 200 truk sampah baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Pihak Dewan menjawab, alokasi dana untuk sampah sudah masuk pos pengelolaan sampah dengan pihak swasta yang anggarannya digelontorkan dalam beberapa tahun (multiyear).
Memajang artis sebagai calon legislator bukanlah cara tepat untuk menyelamatkan partai politik. Langkah ini mungkin mendongkrak popularitas partai, tapi hanya sementara. Perumusan platform yang sesuai dengan aspirasi masyarakat tetap menjadi kunci untuk mempertahankan eksistensi partai.
Cara pragmatis itu dilakukan oleh hampir semua partai. Partai besar seperti Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gokar masih tergoda memasang artis. Begitu pula partai lain, seperti Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan heran bila banyak wajah penyanyi, model, serta pemain dan bintang film bertaburan dalam daftar caleg.
Pemerintah Indonesia semestinya memprotes keras langkah Australia mendorong perahu pengungsi ke perairan Indonesia. Cara ini, selain melanggar kesepakatan RI-Australia yang diikat dalam Perjanjian Lombok, melanggar konvensi PBB tentang pengungsi. Konvensi itu jelas menyebutkan, negara tujuan wajib menampung para pengungsi sebelum menyerahkannya ke UNHCR, badan PBB yang menangani para imigran.
Upaya melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi belum berhenti. Kali ini pemerintah, bersama politikus Senayan, berusaha memereteli wewenang KPK lewat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelumpuhan secara terselubung ini harus ditolak karena akan mengendurkan perang melawan korupsi.
Hancurnya perekonomian di kawasan sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Kejelasan program penanganan bencana pemerintah akan membuat warga Sinabung yang sudah empat bulan mengungsi menjadi lebih tenang. Selama ini pemerintah baru berkutat soal evakuasi korban belaka.
Mudah-mudahan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring hanya bercanda saat mempertanyakan lewat media sosial: apa perlunya Internet cepat. Ia semestinya paham kecepatan koneksi di dunia maya mendatangkan lebih banyak manfaat ketimbang mudarat. Koneksi Internet yang cepat akan mempermudah komunikasi dan mendorong kemajuan bangsa.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.