Edisi Senin, 27 Januari 2014
Aturan mengenai lembaga survei yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum menuai kontroversi. Komisi seharusnya tidak mengurusi masalah sampel, metodologi, dan independensi lembaga survei. Hanya, urusan yang penting seperti cara penayangan hasil hitung cepat memang masih termasuk wewenang KPU.
KPU memuat semua aturan itu dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat. Intinya, semua lembaga survei yang melakukan sigi politik dan hitung cepat hasil pemilu wajib mendaftar ke KPU. Lembaga survei juga diminta menyebutkan metodologi yang digunakan dan membuat pernyataan bahwa kegiatan mereka bebas dari kepentingan peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Editorial di Edisi Lainnya
Edisi Sabtu, 25 Januari 2014
Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan agar pemilihan presiden dan pemilu legislatif dilakukan serentak. Tentu bisa dipersoalkan kenapa Mahkamah baru sekarang membacakan putusan yang sudah ditetapkan tahun lalu itu. Tapi Mahkamah sekurang-kurangnya telah membuka peluang bagi pemilihan umum dan praktek demokrasi yang lebih sehat.
Baca Selengkapnya
Edisi Jumat, 24 Januari 2014
Edisi Kamis, 23 Januari 2014
Kisruh pengelolaan Kebun Binatang Surabaya yang berlangsung bertahun-tahun sudah sampai titik yang amat memprihatinkan. Sengkarut itu juga mudah memantik kecurigaan bahwa ada mafia properti yang sedang bermain mata dengan orang dalam Kebun Binatang Surabaya. Presiden dan Kementerian Kehutanan harus segera "melempengkan jalan" Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menata kembali kebun binatang itu.
Baca Selengkapnya
Edisi Rabu, 22 Januari 2014
Sementara pengusutan dugaan suap terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mesti berjalan, saatnya mengambil tindakan yang lebih maju dalam usaha mengatasi perilaku korup di tubuh partai politik. Mencari uang dengan cara-cara tercela melalui partai adalah praktek yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Tanpa langkah penanggulangan yang luar biasa, korupsi partai politik bakal terus berlangsung.
Baca Selengkapnya
Edisi Selasa, 21 Januari 2014
Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghapuskan frasa "perbuatan tidak menyenangkan" dari rumusan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terobosan hukum yang penting dan bersejarah. Meski agak terlambat, keputusan ini menandai kembalinya prinsip kesetaraan dalam aturan hukum pidana kita.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 20 Januari 2014