maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Pengumpulan bahan intelijen, termasuk melalui penyadapan, merupakan praktek lazim yang dilakukan negara-negara di dunia. Menurut pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie, dalam wawancara dengan Natalia Santi dari Tempo, Jumat pekan lalu, yang bisa dilakukan Indonesia adalah mempersiapkan militernya untuk menghadapinya.
Australia dan Amerika Serikat dilaporkan melakukan aktivitas penyadapan di kedutaan mereka, termasuk di Jakarta. Apakah ini praktek lazim?
WASHINGTON - Badan Keamanan Nasional (NSA) membela diri ihwal praktek penyadapan yang mereka lakukan terhadap pemerintah negara lain yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Direktur NSA Jenderal Keith Alexander menegaskan, penyadapan tersebut diperintahkan oleh diplomat dan para pembuat kebijakan.
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendapatkan laporan dari Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ihwal kabar adanya fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia di Jakarta. "Presiden meminta Menteri Luar Negeri berkomunikasi dan meminta klarifikasi ke pihak-pihak terkait," kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, kemarin.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.