maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Kesungguhan Kejaksaan Agung memerangi korupsi pantas dipertanyakan. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pekan ini merilis data yang menyebutkan ada 36 kasus korupsi yang tidak dieksekusi. Padahal kasus-kasus yang melibatkan 40 terpidana itu sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) selama kurun 2004-2012.
Pada 25 kasus, terpidananya buron. Selebihnya, 4 kasus karena terpidananya sakit, 1 kasus ada peninjauan kembali, dan 6 lagi tidak jelas. Yang buron sebetulnya sudah dimasukkan ke daftar pencarian orang (DPO). Namun upaya pengejaran mereka tampaknya tak sungguh-sungguh, sehingga para terdakwa ini masih melenggang bebas.
Setelah setahun memimpin, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama cukup banyak mengubah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Waduk-waduk yang telantar mulai dibenahi, pedagang kali lima ditertibkan, dan penduduk miskin bisa berobat gratis. Tapi duet ini membutuhkan waktu lebih lama untuk menata birokrasi pemerintah serta mengatasi kemacetan lalu lintas dan kesemrawutan permukiman.
Upaya merelokasi penduduk dari bantaran sungai dan waduk ke rumah susun patut diapresiasi. Program seperti ini biasanya dihindari pemerintah lantaran tak gampang. Pejabat mesti berhadapan dengan protes penduduk dan harus memberi solusi bagi mereka. Di beberapa lokasi, seperti Waduk Pluit, Gubernur Joko Widodo alias Jokowi cukup berhasil menaklukkan penduduk. Tapi masih banyak tempat serupa yang perlu ditata.
Dewan Perwakilan Rakyat selayaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Keputusan presiden itu penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah yang sudah telanjur runtuh akibat kasus korupsi yang melibatkan Akil Mochtar, ketuanya.
Brangkali sepak bola Indonesia sebenarnya tak membutuhkan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu. Sebanyak 24 pemain di bawah usia 19 tahun yang dicari pelatih Indra Sjafri secara blusukan ke pelosok-dan tanpa bantuan PSSI-terbukti bisa bermain gemilang. Dalam dua bulan terakhir, Evan Dimas dan teman-temannya membuat kita ternganga: menjuarai Piala Federasi Asia Tenggara di Sidoarjo, dan pekan lalu menundukkan Korea Selatan, juara bertahan dan pemegang 12 kali gelar Piala Asia.
Kondisi Crisis Center di Jakarta amat mengenaskan. Unit di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja ini memiliki 160 kamera pengawas atau closed-circuit television (CCTV), tapi hanya 40 yang berfungsi. Itu pun kualitas rekamannya buruk. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mesti segera memperbaikinya, apalagi kalau ingin mewujudkan pola pengamanan terintegrasi.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.