maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan langkah tepat. Keputusan ini memberi kesan Presiden tidak transparan. Bisa dimengerti jika, setelah keputusan itu, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyatakan penolakannya dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Mereka menuntut agar pengangkatan Patrialis menggantikan hakim Ahmad Sodiki yang pensiun dibatalkan.
Koalisi beranggotakan sejumlah organisasi, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan Kontras, ini menilai pengangkatan Patrialis melanggar tiga undang-undang. Salah satunya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 undang-undang ini mensyaratkan pencalonan hakim konstitusi harus transparan dan partisipatif. Sedangkan Pasal 20 ayat 2 menyebutkan pemilihan hakim konstitusi harus obyektif dan akuntabel. Syarat-syarat itulah yang dianggap telah dilanggar.
Pemerintah semestinya menempatkan masalah daging dalam daftar prioritas yang harus segera diselesaikan. Sudah berbulan-bulan ini harga daging sapi jauh di atas harga normal. Sejumlah kalangan memperkirakan tingginya harga daging ini akan berlanjut hingga setelah hari raya Idul Adha, yang jatuh pada pertengahan Oktober. Mereka juga meyakini bahwa harga daging kualitas super masih tetap di atas harga ancangan pemerintah, sebesar Rp 80 ribu per kilogram.
Penembakan beruntun akhir-akhir ini menunjukkan aksi teror tak pernah hilang. Tak hanya peledakan vihara di Tanjung Duren, Jakarta Barat, pelaku teror juga membunuh dua polisi di Ciputat, petugas penjara di Yogyakarta, dan melakukan serentetan penembakan di Jawa Tengah. Semua terjadi dalam sebulan terakhir. Publik pun cemas karena penembakan dan pengeboman itu tak diketahui apa motif dan siapa pelakunya.
Melihat pola dan jejak bukti, rangkaian teror itu tak ada kaitannya antara satu dan lainnya. Hanya, semuanya memiliki kesamaan, yaitu tak ada motif tradisional seperti perampokan atau perampasan. Menelusuri riwayat para korban juga tak menghasilkan petunjuk bahwa penembakan itu bermotif pribadi. Justru misteri itulah yang menimbulkan kecemasan masyarakat.
Rencana membuat aturan untuk mengawasi lembaga survei politik mesti mulai dipertimbangkan dengan serius. Amat menyedihkan melihat persepsi publik disetir lembaga-lembaga survei abal-abal. Mereka membuat survei asal-asalan. Hasilnya pun disesuaikan dengan pesan sponsor yang membayar. Manipulasi opini publik seperti ini harus segera dihentikan. Komisi Pemilihan Umum seharusnya tak boleh hanya diam melihat lembaga survei berlomba mempengaruhi opini publik.
Survei politik memang semakin menjamur belakangan ini. Sejak Pemilu 1998, nyaris tidak ada masa-masa pemilihan yang tak diwarnai survei politik. Survei itu kini juga menjadi menu wajib dalam setiap pemilihan kepala daerah. Lembaga survei berlomba-lomba menawarkan jasa mereka kepada para kandidat kepala daerah.
Lebaran semestinya tidak memerlukan tumbal. Tapi setiap tahun ratusan orang selalu meninggal akibat kecelakaan saat mudik Lebaran. Tahun ini pun, dalam dua hari, korban tewas telah mencapai 60 orang. Realitas ini akan terus terulang bila pemerintah tidak segera membenahi angkutan umum beserta prasarananya.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.