maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan negara butuh 65 lembaga pemasyarakatan yang baru untuk menampung narapidana yang sudah melebihi kapasitas. Tapi anggaran kementerian hanya cukup untuk membangun beberapa penjara baru dan merenovasi sejumlah bangunan. "Pemerintah baru menganggarkan untuk 20 penjara, di antaranya lapas baru dan melanjutkan pembangunan lapas yang sudah ada," kata Amir ketika ditemui di rumah dinasnya di Jakarta kemarin.
JAKARTA - Komisi Yudisial tengah mencari tiga pengganti hakim agung yang akan segera pensiun. "Mereka pensiun pada semester kedua tahun 2013 dan awal 2014," kata juru bicara Komisi, Asep Rahmat Fajar, kemarin. Ketiga hakim agung itu, kata Asep, adalah Marina Sidabutar, Komariah E. Sapardjaja, dan I Made Tara.
Menurut Asep, Komisi membuka pendaftaran untuk tiga posisi yang ditinggalkan ketiga hakim itu mulai 22 Juli hingga 16 Agustus 2013. Posisi itu adalah hakim agung pidana, perdata, dan tata usaha negara. "Masing-masing satu posisi," ujar Asep. Saat ini Komisi Yudisial juga sedang menyeleksi calon hakim agung guna mengisi tujuh posisi yang lowong pertengahan tahun lalu. MUHAMAD RIZKI
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan telah mengatasi kesalahan administrasi pada 4,1 juta daftar pemilih potensial yang ditemukan Badan Pengawas Pemilihan Umum. "Setelah diralat, data Bawaslu dan Kementerian sudah sama," ujar dia kemarin.
Menurut Gamawan, kekeliruan berasal dari Bawaslu yang salah persepsi. Temuan kesamaan tanggal lahir pemilih, kata dia, terjadi karena Kementerian Dalam Negeri menyeragamkan tanggal lahir pemilih yang tidak jelas datanya menjadi tanggal 1 Juli. Sedangkan ketidakcocokan Nomor Induk Kependudukan dengan tanggal lahir timbul karena ada warga yang mengganti informasi ini ketika mendapatkan KTP. ANANDA BADUDU
JAKARTA -- Kementerian Kesehatan menunggu rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk melanjutkan pembangunan proyek pabrik vaksin flu burung senilai Rp 1,3 triliun. Proyek di Bandung, Jawa Barat, yang sempat tersendat karena kasus dugaan korupsi itu akan dilanjutkan untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar lagi.
Inspektur Jenderal Djoko Susilo, terdakwa kasus korupsi simulator alat kemudi SIM, disebut memiliki ratusan keris. Jenderal polisi bintang dua ini juga memiliki orang kepercayaan yang mengurus koleksi benda pusaka miliknya itu. "Pak Djoko punya lebih dari 200 keris," kata Indra Jaya F. Hariadi saat menjadi saksi terhadap Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Indra mengakui dekat dengan Djoko karena urusan keris. Dia mengaku kenal dengan Djoko saat bertandang ke rumah Kepala Polri saat itu Jenderal Rusman Hadi pada 1998. Pensiunan TNI ini mengaku masih memegang pusaka milik Djoko.
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan kesalahan pencatatan pada data 4,17 juta pemilih. Jumlah kesalahan tersebut mencapai 2,23 persen dari jumlah pemilih dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang mencapai 187,48 juta penduduk.
"Ada kesalahan dalam NIK (nomor induk kependudukan) dan tanggal lahir," kata Ketua Bawaslu Muhammad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemerintahan DPR, kemarin.
YOGYAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh akan meresmikan penerapan kurikulum baru di SMA Negeri 1 Kabupaten Bantul, Yogyakarta, hari ini. Peresmian tersebut menandai dimulainya pelaksanaan kurikulum baru di seluruh Indonesia. "Kami memastikan kurikulum baru dilaksanakan mulai Senin," kata dia di kampus Universitas Teknologi Yogyakarta, kemarin.
Pelaksanaan kurikulum baru, kata Nuh, hanya berlaku untuk kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, serta kelas X SMA. Total peserta, baik yang dibiayai oleh Kementerian maupun pemerintah daerah, mencapai 7.332 sekolah. Namun peserta kurikulum tidak termasuk seluruh tingkatan madrasah, yang baru menerapkan kurikulum baru secara serentak pada 2014.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.