maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Tuduhan miring selalu muncul setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar politikus. Yang paling umum, komisi antirasuah dianggap tebang pilih. Tudingan lain, penetapan seorang tersangka dinilai sebagai usaha pengalihan isu. Kini teori konspirasi diuarkan begitu komisi itu menetapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka suap impor daging sapi.
Penangkapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera oleh KPK membuktikan bahwa tak satu orang pun bisa imun dari virus korupsi. Partai yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan itu selama ini mengklaim diri sebagai partai bersih. Luthfi Hasan Ishaaq, sang presiden, seperti juga banyak pemimpin PKS lainnya, adalah pendakwah yang rajin mengumandangkan suara moral.
Pada era informasi bebas seperti sekarang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru memilih langkah mundur dengan menutup diri. Pagi-pagi Kementerian menolak memberikan kunci jawaban ujian nasional yang diminta Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui mediasi Komisi Informasi Pusat (KIP). Alasannya, menurut Kementerian, kunci jawaban adalah sesuatu yang rahasia.
Terseretnya Raffi Ahmad dan rekan-rekannya dalam urusan narkotik semakin mengkonfirmasi soal banyaknya konsumsi barang terlarang ini oleh kaum pekerja. Kelompok produktif, termasuk artis, diincar karena mereka berpenghasilan rutin. Realitas ini semakin menuntut keterlibatan kalangan swasta dalam memerangi narkotik.
Kasus Yonoli Untajana mencoreng lagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mahasiswa tingkat ketiga IPDN Manado ini belum lama meninggal ketika mengikuti kegiatan fisik di kampusnya. Pola pendidikan bagi calon aparatur pemerintah itu pun kembali dipertanyakan. Kementerian Dalam Negeri semestinya mengevaluasi institut ini.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.