maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Begitu lamban Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut skandal Hambalang. Hingga kini baru satu tersangka terjerat kasus pembangunan pusat olahraga di Bogor, Jawa Barat, ini. Padahal, seperti terungkap dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, banyak sekali "penggarong" proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu.
Kepolisian seolah tak pernah belajar dari kesalahan saat berkonflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus-menerus bermanuver konyol, seperti menggugat KPK yang kini dilakukan, hanya akan merugikan polisi. Korps ini semakin terkesan membela kepentingan para jenderalnya, bukannya berupaya menegakkan hukum.
Bentrokan berdarah antarkampung di Lampung Selatan pada awal pekan ini semestinya bisa dicegah bila kepolisian dan pemerintah setempat lebih sigap. Tanda-tanda konflik sudah terlihat sebelum meledak, namun pemerintah daerah dan polisi lamban bergerak. Lambatnya antisipasi ini makin mengherankan karena konflik serupa bukanlah yang pertama kali terjadi di Lampung Selatan. Dalam setahun ini saja sudah empat kali terjadi bentrokan yang berakibat hilangnya nyawa dan rusaknya puluhan rumah.
Tak selayaknya petinggi Mahkamah Agung bersikap defensif terhadap tudingan Gayus Lumbuun. Sebagai hakim agung, ia tentu berhak menuntut transparansi keuangan di lembaganya. Tanggapan pejabat MA yang emosional justru membuat publik curiga. Jangan-jangan, tudingan Gayus ada benarnya.
Dahlan Iskan sebaiknya mengungkap politikus Senayan yang meminta "jatah" kepada perusahaan negara. Bila dia tidak mengalaminya sendiri, Menteri Badan Usaha Milik Negara ini bisa mendorong para direksi perusahaan negara untuk bersaksi. Ini kesempatan bagus buat menyelamatkan BUMN ataupun kementerian yang selalu menjadi sapi perah para politikus.
Tak cukup hanya mengeluh, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany mesti segera membuat gebrakan. Minimnya pengusaha pembayar pajak yang diungkapkannya seharusnya justru merupakan peluang untuk mendongkrak penerimaan negara. Apalagi, sebagian kendala berada di lembaga yang dipimpinnya.
Betapa sulit kita bersepakat dalam mengelola kebebasan berserikat. Kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat cenderung menolak mentah-mentah Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur urusan ini. Mereka berargumen, rancangan ini terlalu mengekang keleluasaan berorganisasi. Sebaliknya, pemerintah seakan tak mau mundur selangkah pun.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.