maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Belum Memiliki Akun Daftar di Sini
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
BANTEN -- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau sebagai tersangka baru kasus Pekan Olahraga Nasional di Riau. “Surat perintah penyidikan sudah dikeluarkan,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat jumpa pers di sela lokakarya wartawan di Lokasi Wisata Tanjung Lesung, Banten, dua hari lalu.
JAKARTA -- Bekas Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Halida Hatta mengaku kecewa terhadap sejumlah pengurus partai tersebut. Putri proklamator Mohammad Hatta itu merasa ada sejumlah pengurus partai yang tak ingin ia tampil menonjol. “Ada banyak orang partai tak memiliki ideologi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi,” kata Halida kepada Tempo kemarin.
JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga membantah ada permintaan tambahan anggaran dari Gubernur Riau Rusli Zainal untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Pekanbaru, September nanti. "Kementerian hanya menyediakan anggaran Rp 100 miliar dari permintaan Gubernur sebesar Rp 300 miliar," kata Deputi Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi, Djoko Pekik, lewat pesan pendek kepada Tempo kemarin.
Bantahan tersebut dikemukakan berkaitan dengan pengusutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kasus korupsi penyelenggaraan PON. Sumber Tempo menyebutkan ada usulan tambahan anggaran PON sekitar Rp 296 miliar. Ada pula anggaran pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan PON sekitar Rp 460 miliar. Penambahan anggaran inilah yang diusut KPK karena diduga dari sini modus korupsi berlangsung.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.