Solidaritas Antikorupsi

Adnan Topan Husodo,
ANGGOTA PERKUMPULAN INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW); MAHASISWA S-2 PROGRAM DEVELOPMENT STUDIES UNIVERSITY OF MELBOURNE

Sejak reformasi bergulir dan pemilu "demokratis" untuk pertama kalinya digelar setelah lengsernya kekuasaan otoritarian Order Baru, Indonesia memasuki fase transisi menuju demokrasi. Salah satu ciri yang bisa dijelaskan dari proses itu adalah lahirnya banyak partai politik dengan berbagai macam latar belakang ideologi-setidaknya sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai-munculnya aktor demokrasi, pers yang cukup bebas, lahirnya institusi penyelenggara pemilu yang relatif independen dengan pemerintah berkuasa, dan berkembangnya kelompok non-government organization yang menyuarakan beragam agenda perubahan. Namun, setelah melalui masa transisi yang lumayan panjang, eksistensi demokrasi yang diharapkan justru berlumur noda korupsi. Korupsi lantas menjadi ciri dominan dari periode reformasi di Indonesia.

Bisa dikatakan, hampir tidak ada ruang yang bebas dari korupsi, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai kajian, studi, survei, penelitian, ataupun publikasi media massa, baik lokal maupun nasional. Upaya pemberantasan korupsi yang berkesinambungan dari satu presiden ke presiden berikutnya tampak tidak berhasil membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih. Bahkan lembaga politik (partai) yang diharapkan menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi justru babak belur dihantam isu korupsi yang menjerat para elitenya. Termasuk partai yang selama ini dipersepsikan bersih, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga diterpa kasus dugaan korupsi-bahkan lebih dramatis-karena melibatkan presidennya.

Selasa, 21 Mei 2013