Beberapa hari yang lalu, melalui Gayus Lumbuun, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengingatkan Presiden tentang adanya pengadilan internasional untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia. Secara khusus, Gayus Lumbuun menunjuk kasus penghilangan paksa, atau lebih dikenal dengan sebutan kasus orang hilang.

Kalau ditelisik lebih jauh, ada sejumlah ha