Nasional

Megaproyek Alutsista Senyap Suara Oposisi

Edisi, 5 Juni 2021

Manuver Prabowo melobi DPR untuk memuluskan rencana belanja senjata senilai Rp 1.760 triliun membuahkan hasil. Mayoritas fraksi DPR mendukung rencana ini.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kanan) saat bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

JAKARTA – Mayoritas fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) besar-besaran yang diusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dari sembilan fraksi yang memiliki kursi di DPR, hanya dua fraksi yang menolak: Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Direktur Imparsial, Al Araf, menyesalkan sikap DPR yang tidak kritis melihat rencana proyek jumbo alutsista Prabowo ini. Menurut dia, tidak vokalnya anggota Dewan terhadap isu ini menyiratkan tidak efektifnya parlemen dalam mengawasi sektor pertahanan.

Al Araf cemas, senyapnya DPR atas rencana belanja senjata superbesar tersebut akan melanggengkan praktik anggaran pertahanan yang tidak transparan dan akuntabel. "Ini semakin memperteguh bahwa sektor pertahanan masih menjadi lahan basah dalam perburuan rente elite politik," kata dia, kemarin.

Sejumlah Prajurit TNI AD saat latihan Uji Siap Tempur (UST) Kodam Jaya di Distrik II, Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 18 Mei 2021. ANTARA/ Fakhri Hermansyah

Megaproyek ini rencananya dimuat dalam peraturan presiden. Berdasarkan salinan draf yang diperoleh Tempo, dana akan dihabiskan untuk tiga kegiatan: akuisisi alat serta peralatan pertahanan dan keamanan sebesar US$ 79,09 miliar serta pembayaran bunga tetap selama 2020-2044 sebesar US$ 13,39 miliar. Kebutuhan lainnya adalah dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan sebesar US$ 32,50 miliar. Kementerian Pertahanan tak mengkonfirmasi angka ini dengan alasan rahasia negara.

Pada Rabu lalu, DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Prabowo secara tertutup. Ada cerita Prabowo mengundang semua anggota Komisi Pertahanan DPR untuk berhalalbihalal di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehari sebelum rapat itu. Hanya perwakilan PAN yang tak memenuhi undangan Prabowo.

Seusai rapat itu, Prabowo masih berupaya melobi DPR. Ia mengundang petinggi fraksi dan komisi yang membidangi sektor pertahanan ini makan malam di rumah pribadinya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama ini oposisi, menerima skema belanja dengan bujet jumbo tersebut. PKS mendukung rencana modernisasi alutsista pemerintah. Politikus PKS, Abdul Kharis Almasyhari, mengatakan partainya hanya akan membahas rencana anggaran pemerintah yang diajukan setiap tahun.

Menurut dia, DPR tak perlu mencampuri kewenangan pemerintah menyusun perencanaan pengadaan alutsista. "Jika itu diusulkan dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah, akan kami bahas secara formal," ujar Kharis.

Kharis mengklaim sejauh ini Komisi I DPR belum memutuskan apa pun perihal megaproyek alutsista Kementerian Pertahanan. Menurut dia, rapat kerja pada Rabu lalu hanya membicarakan rencana kerja Kementerian pada 2022. DPR bersama Prabowo dan pihak TNI membicarakan anggaran reguler senilai Rp 125 triliun.

Anggota Komisi Pertahanan dari Demokrat, Syarifuddin Hasan, mengemukakan bahwa pihaknya sebenarnya mendukung rencana Prabowo dengan syarat pengadaan itu dilaksanakan secara bertahap. Proses kontrak yang dilakukan secara jorjoran, kata dia, membengkakkan beban utang negara. Padahal saat ini pemerintah semestinya berfokus pada penanganan Covid-19 dan memulihkan ekonomi.

Menurut Syarif, Kementerian semestinya berfokus pada komitmen memperbarui peralatan tempur TNI lewat kebijakan minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum. Berdasarkan payung hukum saat ini, pemerintah tak punya pilihan lain kecuali menuntaskan MEF tahap ketiga hingga 2024.

Meski menyuarakan penolakan, Syarif mengatakan partainya tidak bisa menindaklanjuti penolakan tersebut. Sebab, selain usul tersebut diatur dalam peraturan presiden, Demokrat tak memiliki cukup suara untuk memberikan tekanan politik kepada pemerintah. "Agak sulit untuk memberikan tindak lanjut. Tapi rakyat tahu di mana posisi Demokrat saat ini," ujar Syarif, kemarin.

Fraksi Partai Amanat Nasional juga menolak rencana Prabowo memborong alutsista. Anggota Komisi I DPR, Farah Puteri Nahlia, mengatakan pembelian alutsista dengan anggaran senilai Rp 1.760 triliun itu terlalu tergesa-gesa. "Pembelian alat-peralatan pertahanan dan keamanan dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," ujar Farah, kemarin.

Menurut Farah, penyusunan perencanaan pembelian harus didahului dengan pembuatan peta jalan penguatan pertahanan Indonesia. Rencana tersebut disusun berdasarkan strategi nasional untuk mencegah terjadinya ancaman pertahanan dan keamanan pada masa depan.

Prajurit Batalyon Intai Amfibi (YonTaifib) 2 Korps Marinir memandu heli Bell 412/HU-4206 milik Skuadron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal saat latihan fastrope dan stabo di Pusat Latihan Pertepuran (Puslatpur) Korps Marinir 5 Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur, 2 Juni 2021. ANTARA/Serma Mar Kuwadi

Analisis ancaman yang tepat akan membuat perencanaan kebutuhan alutsista Indonesia lebih proporsional dan akurat. Harapannya, kebutuhan itu disusun secara gradual berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

PAN juga khawatir proyek besar yang dibiayai oleh pinjaman akan menambah rasio utang Indonesia. Saat ini, Farah mencatat, per Maret 2021, utang berjalan pemerintah sudah mencapai Rp 6.445,07 triliun.

Menurut Farah, partainya menyarankan pemerintah berfokus menanggulangi pandemi dan memulihkan ekonomi. "Seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," kata dia.

Juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengklaim rencana proyek alutsista disusun supaya Indonesia siap menghadapi segala ancaman. Modernisasi dianggap menjadi solusi dari persoalan jumlah peralatan militer serta amunisi yang terbatas dan tidak beroperasi optimal.

Dahnil menyatakan pembelian alutsista tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena tidak mengurangi alokasi belanja lain dari kas negara. Pembelian tersebut, kata dia, dibiayai dari pinjaman yang dicicil menggunakan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN setiap tahun. "Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan," kata dia.

ROBBY IRFANY | ANT

JAKARTA – Mayoritas fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) besar-besaran yang diusulkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dari sembilan fraksi yang memiliki kursi di DPR, hanya dua fraksi yang menolak: Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Direktur Imparsial, Al Araf, menyesalkan sikap DPR yang tidak kritis melihat rencana proyek jumbo alut

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB