Nasional

Rumah Sakit Terpaksa Potong Insentif Tenaga Kesehatan

Edisi, 25 Februari 2021

Hasil pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani pandemi dibagikan secara merata kepada petugas pendukung tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bogor, Jawa Barat, 26 Januari 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan bahwa sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat terpaksa memotong insentif tenaga kesehatan yang menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) karena dibagikan kepada tenaga pendukung kesehatan. Tenaga pendukung kesehatan itu seperti petugas kebersihan rumah sakit, petugas pemulasaraan jenazah, dan petugas laundry. Mereka tidak mendapat insentif yang serupa dengan tenaga kesehatan yang berurusan langsung dengan pasien Covid-19.

Pelaksana tugas juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan, sesuai dengan laporan yang diterima lembaganya, insentif tenaga kesehatan di sejumlah daerah dipotong 50-70 persen dari total insentif yang seharusnya diterima. “Insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan secara langsung tersebut dipotong oleh pihak manajemen untuk diberikan kepada tenaga kesehatan atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien Covid-19,” kata Ipi, kemarin.

Ipi mengatakan KPK telah menggelar rapat bersama asosiasi rumah sakit untuk menindaklanjuti laporan ini. Dalam rapat itu, Ipi menjelaskan, asosiasi rumah sakit beralasan pemotongan insentif dilakukan untuk dibagikan kepada tenaga pendukung lain, seperti petugas kebersihan, petugas laundry linen pasien, sopir ambulans, hingga bagian gizi pengantar makanan pasien. Mereka merupakan tenaga pendukung yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19. Ada juga tenaga pendukung yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien, seperti petugas laboratorium dan radiologi.

“Rumah sakit memotong untuk meratakan insentif tenaga kesehatan agar semua dapat,” ujar Ipi.

Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, beberapa fasilitas kesehatan yang melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan tersebar di beberapa wilayah. Misalnya, Bogor dan Bekasi, Jawa Barat; Kabupaten Aceh, Pasuruan, Jawa Timur; Magelang, Jawa Tengah; DKI Jakarta; Denpasar, Bali; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan Padang, Sumatera Barat. Namun sebaran ini tidak serta-merta menjustifikasi bahwa seluruh fasilitas kesehatan di wilayah tersebut melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Pemotongan insentif tenaga kesehatan hanya terjadi pada salah satu fasilitas kesehatan di daerah tersebut.

Ada beberapa kategori tenaga kesehatan yang berhak mendapat insentif sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19. Mereka adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19. Jumlah insentif yang diberikan kepada mereka bervariasi. Dokter spesialis menerima Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga medis lainnya sebesar Rp 5 juta.

Sejumlah tenaga medis dengan Alat Pelindung Diri (APD) memasuki ruang isolasi mengganti rekan rekannya yang sebelumnya bekerja di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Jakarta, Jumat 15 Mei 2020.  TEMPO/Nurdiansah

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Edy Wuryanto membenarkan adanya pemotongan insentif tersebut. Ia mengatakan seharusnya para perawat menerima insentif senilai Rp 7,5 juta per bulan. Namun nilai insentif yang diterima perawat di lapangan lebih rendah dari ketentuan tersebut.

Ia mengatakan insentif yang diterima perawat bervariasi di setiap daerah. Namun sebagian besar jumlah insentif mereka di bawah ketentuan pemerintah pusat. “Ada yang hanya mendapat Rp 2 juta,” ujarnya.

Edy mengatakan kondisi itu terjadi sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia awal tahun lalu. Ia menjelaskan, besaran insentif yang diterima perawat bergantung pada fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja. Nilai insentif bagi perawat yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas milik provinsi ditentukan oleh pemerintah provinsi. Lalu nilai insentif perawat yang bertugas di fasilitas kesehatan kabupaten atau kota dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. “Insentif itu dicairkan dari Menteri Keuangan ke kepala daerah,” kata Edy.

Namun, kata Edy, pemotongan insentif ini tidak terjadi kepada perawat yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah pusat. Mereka menerima insentif sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Edy berharap pemerintah memperbaiki kondisi tersebut dengan menyusun sistem pencairan yang lengkap, sehingga tenaga kesehatan dapat menerima insentif utuh sesuai dengan ketentuan. “Kementerian Kesehatan seharusnya membuat petunjuk teknis yang lebih detail,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Iing Ichsan Hanafi, menjelaskan bahwa insentif tenaga kesehatan sebetulnya langsung ditransfer ke rekening tenaga kesehatan. Hanya, sebelum ditransfer sesuai dengan nama penerima, dana insentif tersebut terlebih dulu memang masuk ke rekening pihak manajemen rumah sakit.

Menurut Ichsan, ada kelemahan dalam program pemberian insentif tersebut. Sebab, penerima insentif hanya tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan petugas farmasi. Padahal penanganan pasien Covid-19 juga melibatkan petugas kebersihan hingga petugas pengantar jenazah pasien. “Di situ ada yang memberi (pasien) makanan, masak, petugas teknisi benerin AC, petugas kebersihan yang masuk ruang pasien sehari-hari. Tidak hanya tenaga kesehatan,” kata Ichsan.

Adapun Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, Ida Bagus Nyoman Banjar, membantah melakukan pemotongan insentif untuk para tenaga kesehatan. Namun ia berdalih bahwa manajemen rumah sakit hanya mendistribusikan insentif itu secara merata kepada tenaga kesehatan dan beberapa pihak lain, seperti petugas kamar jenazah dan petugas kebersihan.

“Kalau yang dapat hanya satu, yang lain teriak dong. Ini yang kami atur untuk dapat semua. Tidak ada sama sekali memotong dari sistem manajemen,” katanya.

Ia mengatakan semua yang bekerja di rumah sakit yang menerima pasien Covid-19 pasti berkontribusi dalam penanganan pandemi, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Kami ingin membagi rata dari uang yang didapatkan. Makanya saya kaget dibilang dipotong. Di rumah sakit kami agak miris juga, kesel mendengar itu. Sama sekali tidak memotong,” ujarnya.

Bantahan serupa disampaikan Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito—rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Yogyakarta—Banu Hermawan. Banu mengatakan selama ini pencairan insentif tenaga kesehatan diajukan ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan.

“Kami langsung transferkan sesuai dengan jumlah ke tiap tenaga kesehatan yang terdata. Apa yang kami berikan kepada tenaga kesehatan itu plek sesuai dengan yang kami usulkan ke pusat,” kata Banu.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Hastaryo, juga membantah tuduhan itu. Ia memastikan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sleman tidak pernah memotong insentif tenaga kesehatan.

JAMAL A. NASHR (SEMARANG)| PRIBADI WICAKSONO (YOGYAKARTA) | AVIT HIDAYAT | MAYA AYU PUSPITASARI

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan bahwa sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat terpaksa memotong insentif tenaga kesehatan yang menangani pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) karena dibagikan kepada tenaga pendukung kesehatan. Tenaga pendukung kesehatan itu seperti petugas kebersihan rumah sakit, petugas pemulasaraan jenazah, dan petugas laundry. Mereka tidak mendapat insentif yang serupa dengan ten

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB