Metropolitan

DPRD Tolak Perpanjangan Jabatan Wali Kota

Edisi, 18 Maret 2005

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Depok keberatan dengan radiogram yang dikirimkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai perpanjangan jabatan Wali Kota Depok Badrul Kamal dan Wakil Wali Kota Yus Ruswandi pada 16 Maret lalu.

DEPOK - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Depok keberatan dengan radiogram yang dikirimkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai perpanjangan jabatan Wali Kota Depok Badrul Kamal dan Wakil Wali Kota Yus Ruswandi pada 16 Maret lalu. Menurut Ketua FPD Rintisyanto, perpanjangan jabatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah "Dalam undang-undang itu tidak dikenal masa perpanjangan. Radiogram itu saya anggap tidak memiliki kekuatan hukum," kata Rintisyanto kepada Tempo kemarin.Masa tugas Wali Kota Depok Badrul Kamal telah berakhir pada 15 Maret 2005. Pada Rabu (16/3), Menteri Dalam Negeri mengirimkan radiogram kepada Gubernur Jawa Barat tentang Keputusan Mendagri Nomor 131.32/588/SJ tertanggal 15 Maret 2005 yang menetapkan perpanjangan masa tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok.Rintisyanto mengatakan, dalam UU Nomor 6/2005, ketika terjadi kekosongan kepemimpinan karena masa jabatan wali kota dan wakilnya habis, sekretaris daerah adalah yang paling berhak mengisi posisi tersebut sebelum pelaksana tugas dilantik.FPD akan menunggu tindak lanjut dari pihak Mendagri selama 3 x 24 jam. "Jika tidak, kami akan mengirimkan surat ke Mendagri, juga pemimpin DPRD, agar mengadakan rapat paripurna membahas hal tersebut. Suratnya sudah kami siapkan," katanya. Dia juga mengatakan, Dewan menganggap sudah terjadi kekosongan kekuasaan di kota Depok.Perpanjangan jabatan itu, menurut Rintisyanto, sangat berpengaruh pada pencalonan Badrul Kamal dalam pemilihan kepala daerah Juni 2005. "Sesuai dengan undang-undang tadi, Badrul tidak bisa mencalonkan diri jika masih menjabat sebagai wali kota," ujar Rintisyanto.Sementara itu, Komisi A DPRD Kota Depok berharap Mendagri segera mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Depok sampai terpilihnya Wali Kota Depok yang baru. "Jika dalam satu minggu hingga berakhirnya masa jabatan wali kota, Plt belum ditunjuk, kami akan mengirimkan surat ke Pak Menteri," kata anggota Komisi A, Qurtifa Wijaya.Jika nanti Mendagri mengeluarkan keputusan tentang Plt, Qurtifa berharap orangnya bukan dari unsur pemerintahan di lingkungan kota Depok. "Sebaiknya dari provinsi atau Mendagri dapat menunjuk pejabat yang dianggap tepat menduduki posisi tersebut," katanya. -suliyanti pakpahan
DEPOK - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Depok keberatan dengan radiogram yang dikirimkan oleh Menteri Dalam Negeri mengenai perpanjangan jabatan Wali Kota Depok Badrul Kamal dan Wakil Wali Kota Yus Ruswandi pada 16 Maret lalu. Menurut Ketua FPD Rintisyanto, perpanjangan jabatan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah "Dalam undang-undang...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB