Survei menyimpulkan bahwa mayoritas publik setuju Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun partai koalisi pemerintah justru mengancam pemakzulan jika Presiden menerbitkan aturan untuk mencegah pelemahan
lembaga itu....