Berita Utama

Redam Kritik dengan Pasal Penghinaan terhadap Presiden

Edisi, 10 Juni 2021

Meski banyak dikritik membahayakan kemerdekaaan berpendapat, pemerintah berkukuh mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP.  

Mahasiswa berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Bandung, 24 September 2019. TEMPO/Prima mulia

JAKARTA – Pemerintah berkukuh mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meski menuai kecaman dari berbagai kalangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan untuk menjaga harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara. 

Ia mengatakan negara akan menjadi sangat liberal ketika penghinaan terhadap presiden dibiarkan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mencontohkan sejumlah negara yang justru tetap mengatur pasal-pasal penghinaan terhadap presiden. “Enggak bisa kalau kebebasan sebebas-bebasnya. Itu bukan kebebasan, itu anarki,” kata Yasonna dalam rapat kerja bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. 

Menurut Yasonna, setiap warga negara berhak mengkritik kebijakan presiden. Tapi masyarakat tidak dapat menyerang pribadi presiden ataupun wakil presiden. Maka, ujar dia, mesti ada batas-batas dalam mengkritik selayaknya masyarakat Indonesia yang berkeadaban. 

Ia berdalih pasal-pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah mencabut aturan tentang penghinaan terhadap presiden. Yasonna mencontohkan, ketika dirinya dihina orang, ia berhak membela harkat dan martabatnya secara pribadi, bukan sebagai pejabat publik. “Misalnya, saya dikritik Menkumham tak becus. That’s fine with me. Tapi kalau saya dikatakan anak haram jadah, anak PKI-lah, itu tidak bisa,” ujarnya. 

Pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 218, 219, dan 220 RUU KUHP. Pasal 218 mengatur penyerangan terhadap kehormatan serta harkat dan martabat presiden atau wakil presiden di muka umum dipidana penjara paling lama 3,5 tahun. Tapi jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri, hal itu dianggap bukan penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 9 Juni 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Pasal 219 mengatur ancaman pidana bagi orang yang menghina presiden dan wakil presiden melalui media sosial atau sarana elektronik hingga 4,5 tahun penjara. Lalu Pasal 220 mengatur delik aduan mengenai penghinaan terhadap presiden tersebut. 

Di samping ketiga pasal tersebut, ada beberapa pasal lainnya dalam RUU KUHP yang bernada serupa. Misalnya Pasal 240 dan 241 yang mengatur pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Pasal 240 mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina pemerintah yang sah di muka umum, yang berakibat terjadinya kerusuhan, paling lama 3 tahun penjara. Lalu Pasal 241 mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina pemerintah yang sah melalui media sosial atau sarana elektronik paling lama 4 tahun penjara. 

Dalam RUU KUHP juga terdapat pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 353 dan 354. Kedua pasal itu mengatur ancaman pidana bagi mereka yang menghina kekuasaan umum ataupun lembaga negara paling lama 3 tahun penjara. 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritik pasal-pasal kontroversi ini. Mereka menilai Pasal 218, 219, dan 220 berasal dari pasal tentang lese majeste yang dimaksudkan untuk melindungi Ratu Belanda dan merupakan warisan kolonial. Ketiga pasal itu, termasuk Pasal 240 dan 241, dianggapnya sudah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 dan 2007. 

Aliansi juga mengkritik keberadaan Pasal 353 dan 354. Mereka berpijak pada Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik Komisi HAM PBB Nomor 34. Poin 38 Komentar Umum itu menyebutkan bahwa pemerintah negara peserta tidak seharusnya melarang kritik terhadap institusi, contohnya kemiliteran, dan kepada administrasi negara. 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan pasal-pasal penghinaan ini berasal dari Belanda dan pemerintah Belanda sudah lama mencabutnya. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap penguasa dan kekuasaan serta instansi pemerintah merupakan bagian dari fondasi demokrasi. “Itu telah dijamin oleh UUD 1945 dalam Pasal 28,” kata Julius. 

Ia menambahkan, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, pemerintahan yang sah, dan lembaga negara tidak memiliki indikator yang jelas. “Pasal-pasal seperti ini subyektif. Di lapangan yang repot. Pelapornya dari kekuasaan, tersangkanya, ya, aktivis, mahasiswa, individu-individu kritis, untuk membungkam kemerdekaan berpendapat,” ujarnya. 

Berpendapat senada, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengatakan perdebatan perihal pasal penghinaan terhadap presiden sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Ia justru heran atas keberadaan RUU KUHP yang bertujuan menggantikan aturan warisan kolonial, tapi masih memuat hukum pemerintah kolonial di masa lalu. 

Isnur khawatir langkah ini akan menjadikan demokrasi semakin mundur. Ia mengatakan kebebasan mengkritik presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat membaik pasca-putusan MK mencabut pasal penghinaan terhadap presiden. “Secara semangat, ini patut dipertanyakan, apakah benar (bikin UU baru) atau kembali ke dalam jajahan Belanda. Ada inkonsistensi,” ujarnya. 

Menurut Isnur, jika presiden merasa reputasi personalnya dihina oleh orang lain, dia dapat melaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. 

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharief Hiariej, mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP tak akan dikenakan terhadap orang yang mengkritik pemerintah. Ia mengatakan urusan itu tertuang dalam penjelasan draf RUU KUHP yang akan dibahas oleh pemerintah bersama DPR. 

“Di situ ada penjelasan yang menyatakan dengan tegas bahwa berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah tidak dapat dijatuhi pidana atau tidak dikenai pasal,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Eddy menjelaskan, pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP merupakan delik aduan. Jadi, sangat jauh berbeda dengan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya, kata dia, harus presiden sendiri yang mengadukan penghinaan terhadap dirinya jika ingin diproses secara pidana. 

Ia berdalih batasan hukuman maksimal 3,5 tahun penjara bagi penghina presiden dimaksudkan untuk mencegah adanya penahanan oleh kepolisian. “Agar tidak ada alasan bagi kepolisian untuk melakukan penahanan. Penahanan itu kan lima tahun,” katanya. 

DEWI NURITA | DIKO OKTARA

 

JAKARTA – Pemerintah berkukuh mempertahankan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) meski menuai kecaman dari berbagai kalangan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pasal tentang penghinaan terhadap presiden tetap dipertahankan untuk menjaga harkat dan martabat presiden sebagai kepala negara. 

Ia mengatakan ne

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB