Berita Utama

Rapor Merah Kebebasan Berekspresi

Edisi, 20 Oktober 2020

Pemerintahan Joko Widodo dinilai lebih represif dalam setahun belakangan.

Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 8 Oktober 2020. ANTARA/Arif Firmansyah


JAKARTA – Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi catatan buruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Cendekiawan dan kelompok masyarakat sipil menilai pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi lebih represif dibanding sebelumnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, misalnya, mengatakan, dalam setahun belakangan, pemerintah membiarkan terjadinya tekanan terhadap kebebasan berpendapat. Akibatnya, demokrasi mundur ke era otoritarianisme. Negara menganggap apa pun yang dilakukan merupakan sesuatu yang benar dan harus didukung. “Itu berbahaya bagi demokrasi,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Menurut Sigit, cendekiawan dan intelektual yang menyuarakan kepentingan masyarakat sipil kerap mendapat serangan. Pegiat hak asasi manusia juga kerap mendapat serangan dari para buzzer atau pendengung. Selain itu, dia melanjutkan, negara menggunakan aparat untuk membatasi hak berpendapat dan berkumpul.

Ia mengatakan orang-orang yang punya pandangan berbeda untuk menyuarakan sesuatu berdasarkan kewajiban moral dianggap melawan negara. Mahasiswa pun tidak bebas berdiskusi dan bahkan mendapat ancaman. “Negara yang seharusnya melindungi warga negara dari ancaman tidak menjalankan perannya,” kata Sigit.

Pendapat senada datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Lembaga itu menyebutkan Indonesia sedang mengalami resesi demokrasi yang ditandai penyusutan ruang sipil, peningkatan budaya kekerasan, pengabaian agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan sipil, serta minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial.

Peneliti dari Kontras, Rivanlee Anandar, mengatakan, dari aspek penyusutan ruang sipil, lembaganya mencatat ada 157 peristiwa pelanggaran demokrasi dalam satu tahun terakhir. Pelanggaran paling banyak adalah pembatasan hak berkumpul, yakni 93 peristiwa, pembatasan hak berekspresi sebanyak 60 peristiwa, dan serangan terhadap kebebasan sipil sebanyak 4 peristiwa. Metode serangan dilakukan lewat peretasan, intimidasi, doxing, dan penyiksaan di ruang cyber.

Serangan terhadap kebebasan berekspresi mulai terlihat saat masyarakat menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tahun lalu. Saat itu, sejumlah aktivis antikorupsi dan akademikus yang menolak revisi UU KPK mengalami peretasan dan intimidasi.

Serbuan yang sama berulang saat berbagai elemen masyarakat menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu. “Bahkan, serangan menyasar epidemiolog yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19,” kata Rivanlee.

Kriminalisasi terhadap para pengkritik kebijakan pemerintah juga terjadi. Sejumlah aktivis ditangkap dan dijerat dengan pasal-pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Yang paling dominan menjadi korban adalah warga sipil biasa, yang banyak ditangkap karena dianggap melakukan penghinaan ataupun ujaran kebencian terhadap pejabat ataupun lembaga negara,” kata Rivanlee.

Menurut Rivanlee, makin sempitnya ruang kebebasan berekspresi juga ditandai dengan pemakluman terhadap tindakan represif aparat. Misalnya, saat ratusan orang ditangkap ketika melakukan unjuk rasa. Tak hanya peserta demonstrasi, sejumlah jurnalis yang tengah melakukan pekerjaannya juga ikut terciduk. “Dari catatan Kontras, total ada 132 kasus kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum,” kata dia.

Anggota Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Yosua Octavian, menilai pemerintah memiliki standar ganda dalam menerapkan hukum dan demokrasi. Saat awal masa pandemi, misalnya, para narapidana banyak dikeluarkan dari tahanan untuk mencegah penularan. Nyatanya, tahanan tetap penuh dengan makin banyaknya orang yang ditangkap. "Kita dilarang berkumpul untuk aksi demonstrasi, tapi pilkada boleh," katanya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menambahkan, pemerintah menjamin kebebasan berekspresi dengan catatan tidak merugikan orang lain. Pemerintah, kata dia, selama ini sudah memberi ruang terhadap suara kritik masyarakat. Namun, ketika kritik itu disampaikan secara destruktif akan menjadi urusan aparat penegak hukum. “Sama sekali ini bukan persoalan upaya pemerintah dalam membungkam suara kritis. Tentu saja ada hukum yang ditegakkan," kata Donny. "Tidak bisa demokrasi berjalan tanpa hukum."

SHINTA MAHARANI | MAYA AYU PUSPITASARI


4


JAKARTA – Pemberangusan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi catatan buruk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Cendekiawan dan kelompok masyarakat sipil menilai pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi lebih represif dibanding sebelumnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Riyanto, misalnya, mengatakan, dalam setahun belakangan, pemerintah membiarka

...

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB