Pepesan Kosong RUU Pertanahan untuk Masyarakat Adat
Bagian kedua Rancangan Undang-Undang Pertanahan bertajuk "Hubungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah" (naskah versi Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 9 September 2019).
arsip tempo : 171403813166.
R. Yando Zakaria
Pendiri dan peneliti pada Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat
Bagian kedua Rancangan Undang-Undang Pertanahan bertajuk "Hubungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah" (naskah versi Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 9 September 2019). Rancangan itu seolah-olah peduli terhadap persoalan pertanahan yang berkaitan dengan masyarakat adat.
Perkara pengakuan hak masyarakat adat atas tanah di negeri ini sudah akut da
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
