Masyarakat Harus Diberi Ruang untuk Mengontrol
Tentara Nasional Indonesia dalam sorotan. Perjanjian pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang diteken Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, akhir bulan lalu, dianggap banyak kalangan memperkuat bukti bahwa militer semakin masuk ke urusan publik. Komitmen reformasi TNI pun dipertanyakan.
Agus Widjojo turut prihatin. Dua dekade lalu, ketika masih menjabat Kepala Staf Teritorial dengan pangkat letna
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini