BPKP Diminta Tengahi Konflik di Pelabuhan Muara Baru

JAKARTA - Pemerintah akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi penengah antara Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dengan pengusaha pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. "BPKP akan melihat bagaimana harga lahan yang pas di sana," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu malam lalu.

Saat itu, Luhut mengundang Perum Perindo dan para pengusaha itu ke kantornya. Rapat diadakan setelah pengusaha menyatakan menutup usaha mereka selama seminggu penuh sejak Senin lalu sebagai bentuk penolakan atas kenaikan harga sewa lahan di pelabuhan tersebut.