cloudfront
Jum at, 30 Agustus 2013
Forgot Password Register Langganan cari
opini
Jum at, 30 Agustus 2013
FREE!

Pelayanan TransJakarta

TransJakarta (TJ) dan busway perlu terus disempurnakan sehingga pelayanan operator semakin baik, setidaknya mendekati syarat minimal pengelolaan TJ di negeri asalnya, Brasil ataupun Kolombia. Di negeri asalnya itu, pengaturan jalur busway sangat jelas dan tegas. Penggunaan busway hanya untuk keperluan armada busway dan pada saat-saat/jam sibuk atau darurat diperbolehkan dilalui tanpa denda oleh ambulans, damkar polisi, atau taksi berpenumpang (semacam 3 in 1). Operator memasang CCTV-radar menjerat pelanggar, dan dendanya cukup besar serta berlipat ganda.

Namun sangat disayangkan, operator dan petugas masih menerapkan standar ganda dalam penertiban pelanggaran di jalur busway, meskipun tata tertib telah diatur dengan perda. Kami berharap, di masa nir-MRT dan moda transportasi sejenisnya yang baik dan memadai khususnya di DKI Jakarta, petugas akan lebih jeli dan cermat mengevaluasi serta menganalisis sebab-akibat munculnya sikap standar ganda aparat dalam penertiban perilaku pengendara di busway.

Kesulitan yang dihadapi oleh operator dalam penertiban seharusnya dapat disikapi dengan memasang CCTV-radar di sejumlah titik jalur busway agar tidak ada alasan lagi bagi pelanggar untuk tidak patuh hukum dan membayar denda yang sifatnya progresif (denda akan berlipat ganda jika pembayaran denda tidak dibayar). Penertiban dengan cara manual mengandalkan SDM di jalur busway sangat berisiko tinggi berupa jatuhnya korban jiwa, akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelanggar yang emosional. Harapan kita, operator, Dishub DKI, dan Polantas segera membenahi dan menertibkan jalur busway dengan menggunakan alat bantu IT (radar) yang canggih di jalur busway.

Sahat Sitorus
Jalan Bambu Duri
Jakarta timur

Koalisi: Danrem Harus Menindak Pengganggu Sidang
Keraton dan Perebutan Kekuasaan


Arsip
Edisi Sebelumnya
Edisi Sebelumnya
Kamis, 29 Agustus 2013

Pimpinan BPK Diduga Diintervensi

JAKARTA - Laporan audit investigasi tahap II Hambalang yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus lalu